Jakarta, 15/2/2010 (Kominfo-Newsroom) Banyak di antara anak-anak
jalanan, anak yang mendekam di lembaga pemasyarakatan (lapas), dan
pekerja anak yang belum mendapatkan haknya di bidang pendidikan
dengan alasan yang beragam, mulai dari kemiskinan sampai hilangnya
minat anak karena telah dieksploitasi untuk bekerja.
Pernyataan itu dikemukakan Direktur Pembinaan Sekolah Luar
Biasa, Kemendiknas RI, Ekodjatmiko Sukarso dalam keterangannya
kepada wartawan di Ruang Sidang Talenta Direktorat PSLB Kemendiknas
RI, Jakarta Selatan, Senin (15/2).
Dengan kenyataan tersebut, menurut Ekodjatmiko, lima kementerian
telah sepakat untuk duduk bersama dalam membahas program terpadu
untuk mengatasi persoalan anak jalanan dan keberadaan rumah
singgah, lapas anak, dan pekerja anak.
Salah satu program penting adalah bagaimana caranya
mengembalikan anak jalanan dan pekerja anak ke dunia pendidikan,
katanya.
Lima kementerian itu adalah Kemendiknas, Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan
dan Kementerian Hukum & HAM.
Dijelaskan bahwa prioritas dari lima kementerian untuk membantu
pendidikan anak-anak tersebut pada tahun 2010 ada 10 program, di
antaranya adalah perluasan dan peningkatan akses, penguatan data
sekolah luar biasa (SLB) dan rumah singgah (PLK).
Kemudian pembangunan infrastruktur dasar bagi Wajib Belajar
(Wajar) 9 tahun, khususnya untuk daerah terpencil, terluar, dan
daerah terkena bencana, serta penguatan pendidikan vokasi (SMK dan
Poltek).
“Berdasarkan UUD 1945 Pasal 5 ayat 1 dan UU Perlindungan Anak,
Pasal 48, tidak ada diskriminasi dalam pendidikan. Anak-anak supaya
setara dan harus masuk ke pendidikan kembali. Misalnya anak di
lembaga pemasyarakatan, meskipun dalam lapas, tapi harus tetap
bersekolah,” kata Ekodjatmiko Sukarso.
Sementara itu Direktur Pengawasan Tenaga Kerja Perempuan dan
Anak, Kemnakertrans, Nur Asiah mengatakan, banyak pekerja anak yang
tidak mau kembali ke sekolah/belajar, oleh karenanya, sejak tahun
2008 telah diluncurkan program pengurangan pekerja anak. Sasarannya
adalah keluarga yang sangat minim.
“Program pengurangan pekerja anak adalah menarik anak kembali ke
pendidikan. Sudah dilakukan sejak tahun 2008, dan akan diteruskan
pada 2010 ini. Nantinya mereka akan didampingi di shelter,
tujuannya memotivasi anak untuk belajar, katanya.
Ia menjelaskan, meskipun ditawarkan pendidikan sekolah gratis,
namun banyak anak tetap tidak mau bersekolah.
Menurutnya, setelah ditarik ke shelter, maka anak-anak akan
dinilai berdasarkan minat dan bakat. Akan diteliti apakah masih ada
kemauan untuk kembali ke pendidikan, informal, formal, atau
nonformal, katanya menambahkan.
Nur Asiah mengungkapkan, dari sejumlah 4.850 anak yang pada
tahun 2008 telah ditarik dari tempat kerjanya, sebanyak 790 anak
bisa kembali sekolah di pendidikan formal, sedangkan anak yang
ditarik ke pendidikan keterampilan sebanyak 824 orang, dan sisanya
ditarik ke paket A, B, C atau pendidikan layanan khusus.
“Meskipun demikian, program tersebut masih jauh dari harapan,
karena yang benar-benar berhasil kembali ke pendidikan hanya 500-an
anak dari sebanyak 4.850 anak itu,” jelasnya.
Untuk tada 2010, lanjut Nur Asiah, akan ditarik sebanyak 3.000
anak dari 50 kabupaten dan kota di 13 provinsi. Tiap kabupaten atau
kota akan ditarik sekitar 60 anak.
didampingi oleh pendamping. Anggarannya dari Kemendiknas, mereka
akan mendapat pelatihan dan pendampingan untuk membantunya mandiri,
misalnya pelatihan menjahit, mendapat peralatan dan mesin jahit,
serta membantu memasarkan pekerjaannya,” kata Nur Asiah.
0 komentar:
Posting Komentar